Putusan terbaru Mahkamah Agung Brasil (STF), yang ditegaskan kembali oleh Hakim Flávio Dino, dalam menguatkan penangguhan jejaring sosial X (sebelumnya Twitter) di Brasil, menyoroti aspek krusial bagi perusahaan asing yang beroperasi atau ingin beroperasi di negara tersebut: penunjukan perwakilan hukum. Persyaratan ini, yang seringkali dianggap formalitas, sebenarnya merupakan pilar strategis penting bagi kepatuhan regulasi dan perlindungan kepentingan bisnis.
Pasal 1.134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta instruksi normatif dari Departemen Nasional Pendaftaran dan Integrasi Bisnis (DREI), menetapkan bahwa perusahaan asing harus menjalani proses perizinan dan pendaftaran yang ketat untuk beroperasi di Brasil. Penunjukan perwakilan hukum merupakan elemen penting dalam proses ini, yang bertindak sebagai perantara dalam masalah hukum dan perpajakan, serta mengemban tanggung jawab untuk menerima pemberitahuan dan mewakili perusahaan di pengadilan Brasil.
Pentingnya "juru bicara" ini melampaui sekadar birokrasi, karena merupakan persyaratan untuk memastikan kelancaran fungsi dan keamanan hukum operasional perusahaan asing mana pun. Tanpa perwakilan hukum yang ditunjuk secara sah, perusahaan akan menghadapi serangkaian risiko hukum dan peraturan, yang dapat sangat membahayakan reputasi mereka, baik di pasar lokal maupun di panggung global secara keseluruhan.
Situasi terkini jejaring sosial X, yang selain menarik operasinya di Brasil, juga mengumumkan penutupan kantornya sebagai tanggapan atas ancaman hukum, merupakan contoh konsekuensi dari ketidakpedulian terhadap aspek ini. Ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan mengakibatkan tindakan yang mengkhawatirkan bagi organisasi tersebut, termasuk kemungkinan denda dan hukuman penjara bagi penanggung jawab kantor tersebut. Perlu dipahami bahwa, dalam dunia bisnis dan operasi di luar negara asal, hal-hal yang tidak terduga selalu dapat terjadi.
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sektor-sektor yang sangat diatur, seperti penerbangan, telekomunikasi, dan teknologi, pemerintah Brasil telah memperketat kontrol dan akuntabilitas perusahaan. Ketiadaan perwakilan lokal dapat mengakibatkan gangguan operasional yang tiba-tiba, yang tercermin dalam hasil dan, akibatnya, pada reputasi perusahaan. Bagi mereka yang ingin sukses di wilayah lain, memahami pentingnya duta bisnis sama pentingnya dengan memastikan kelangsungan hidup.
Pengalaman terkini jejaring sosial X patut menjadi peringatan. Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan setempat dan mempertahankan perwakilan hukum yang kuat merupakan praktik penting untuk stabilitas dan keberlanjutan operasional di Brasil. Upaya ini jangan dipandang sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai jaminan penting untuk kesuksesan.
