Kode Sipil Brasil sedang mengalami serangkaian perubahan, yang terjadi sebagai akibat dari putusan-putusan berulang yang diambil oleh pengadilan di seluruh wilayah nasional. Di antaranya, terdapat pembentukan Hukum Digital, yang menetapkan perlindungan dan jaminan kepada warga negara di lingkungan virtual.
Perubahan dalam undang-undang terkait pengaturan Hukum di lingkungan online merupakan hal yang positif dan sangat diterima, di mana dalam hal ini Brasil masih tertinggal di belakang Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, yang beberapa tahun lalu telah menerbitkan deklarasi sendiri tentang hak dan prinsip digital. Dengan demikian, undang-undang baru Brasil datang pada waktu yang tepat untuk meningkatkan debat dan perumusan masalah tentang hal tersebut.
Dalam menentukan keabsahan dan keteraturan tindakan dan kegiatan yang berkembang di lingkungan digital, tujuannya adalah memperkuat pelaksanaan otonomi pribadi, menjaga martabat individu dan organisasi, serta keamanan kekayaan mereka. Misalnya, definisi apa itu kekayaan digital dan korelasinya dengan hak waris dipandang dengan sangat baik.
Dengan peraturan tersebut, kekayaan digital dapat diwariskan dan dijelaskan dalam wasiat. Hal ini sangat penting di zaman sekarang, di mana saluran YouTube, misalnya, dapat bernilai miliaran. Pewaris sah dari orang yang meninggal dapat meminta agar profil mereka di media sosial dihapus atau diubah menjadi memorial.
Dengan undang-undang, terjamin penghapusan Tautan Dalam mesin pencari yang menampilkan gambar pribadi yang intim, dengan kemungkinan kompensasi untuk korban. Namun, saat ini, penyertaan tanggung jawab perdata atas kebocoran data sudah diatur dengan baik oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi – UU PDP (Undang-Undang No. 13.709/2018). Membahas topik yang sama dalam dua undang-undang di tingkat yang sama dapat, di masa mendatang, menimbulkan kebingungan dalam penafsiran.
Hal ini menunjukkan bahwa mungkin beberapa inklusi Hukum Digital ke dalam Kode Sipil tidaklah yang paling tepat. Namun, diketahui bahwa kesalahan merupakan bagian dari perkembangan topik yang masih cukup baru bagi pembuat undang-undang. Manfaat utama dari perubahan ini adalah keamanan hukum baik untuk individu maupun perusahaan, memungkinkan perilaku mereka diatur dengan cara yang cukup dapat diprediksi dan stabil.
Pada poin-poin di mana hukum masih samar, sehingga memungkinkan berbagai interpretasi, putusan yang diambil oleh pengadilan akan berlaku. Pengadilan akan menyelaraskan pemahaman mereka seiring meningkatnya volume kasus hukum yang diajukan untuk dipertimbangkan.
Perubahan penting lainnya yang direncanakan adalah pengakuan identitas digital sebagai alat pengenal resmi warga negara, dengan peraturan penggunaan tanda tangan elektronik; dan persyaratan klarifikasi penggunaan alat Kecerdasan Buatan (AI). Akan diperlukan izin untuk membuat gambar orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
