Pengumuman Meta, yang disampaikan Selasa (7) oleh CEO Mark Zuckerberg, membuat pengguna, pakar, dan bahkan pemerintah waspada. Masalah ini begitu mendesak sehingga, pagi ini, Presiden Republik Luiz Inácio Lula da Silva bertemu dengan para menteri untuk membahas pedoman baru perusahaan. Kini, pengecekan di platform media sosial Instagram, Facebook, dan Threads akan resmi dihentikan di Amerika Serikat; dan, dalam jangka panjang, langkah ini juga diharapkan akan diterapkan di negara-negara lain.
Menurut CEO Meta, tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan yang dibuat oleh sistem, yang secara tidak sengaja menghapus beberapa profil dan postingan, serta untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi pengguna. Dalam praktiknya, pengecekan fakta tidak akan sepenuhnya dihilangkan, tetapi model "catatan komunitas" akan diadopsi, serupa dengan yang digunakan oleh X, di mana pengguna sendiri menambahkan pengamatan ke dalam postingan. Bagi pemerintah federal, kebijakan baru ini mengkhawatirkan karena bertentangan dengan kedaulatan negara; Lula bahkan menyatakan bahwa komunikasi digital seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan media lain, seperti pers.
Salah satu tantangan hukum dan etika terbesar terkait perubahan kebijakan Meta adalah potensi kebebasan untuk membahas topik-topik diskriminatif, seperti gender dan ras, yang merupakan tindak pidana di negara tersebut. Selain pertemuan hari ini, Kejaksaan Umum Federal (MPF) juga menuntut penjelasan dari perusahaan tersebut, yang juga merupakan pemilik WhatsApp, untuk menilai dampak perubahan ini di Brasil. Menurut Layon Lopes, CEO Silva Lopes Advogados dan seorang spesialis hukum bisnis, masalah ini kompleks dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekonomi tidak hanya bagi Brasil, tetapi juga secara global.
– Ketika sebuah perusahaan teknologi besar mengubah kebijakannya, dampaknya seringkali melampaui batas negara. Di Brasil, tantangannya terletak pada upaya menyelaraskan kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap hukum setempat, yang berupaya melindungi hak-hak fundamental seperti martabat dan non-diskriminasi. Situasi ini menuntut perhatian dan kolaborasi yang cermat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, komentar Lopes.
Lebih lanjut, Hakim Agung Federal (STF) Alexandre de Moraes juga mengomentari perubahan tersebut, dengan menyatakan bahwa jaringan media sosial dapat terus beroperasi selama mematuhi hukum yang berlaku di wilayah Brasil. Patut diingat bahwa awal paruh kedua tahun 2024 ditandai dengan perselisihan antara STF dan platform X, yang berpuncak pada pemblokiran jejaring sosial tersebut setelah melanggar hukum Brasil.
